Tanah Gedung Baru DPRD Muna Bermaslah

RAHA   BP,

     Komisi I DPRD Muna yang membidangi tata pemerintahan dan pembangunan,pada hari Kamis 25 Agustus 2011,akan memanggil pemkab Muna bersama Badan Pertanahan Negara (BPN) Kab Muna, terkait persoalan sertifikat tanah atas pengalihan hutan lindung menjadi konstidensi didesa Sidodadi yang  saat ini telah dibangun Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna.  Pasalnya  Kantor DPRD Muna yang baru ditempati, diklaim berdiri diatas tanah masyarakat dan sampai saat ini  belum diganti rugi oleh Pemerintah. Namun sisi lain, Pemda Muna menganggap bahwa tanah itu milik negara karena masuk didalam kawasan hutan lindung manggrove.

    Fattahillah Taate, Ketua Komisi I mengatakan, kawasan hutan manggrove yang kini diklaim sebagai tanah masyarakat sebanyak 525 kapling dan dari 525 kampling itu, 300 telah terbit sertifikatnya. Namun BPN Muna belum menyerahkan kepada pemilik tanah, karena tanah tersebut masih bermasalah,Padahal warga yangmengklaim pemilik tanah, telah membayar biaya pengurusan sertifikat ke BPN.

   Tanah yang  tepat berhadapan langsung dengan kantor Bupati Muna itu, lanjut Fatahillah yang juga  Legislator Patriot itu mengatakan, awalnya semua itu adalah kawasan hutan Manggrove, dan oleh kebijakan Bupati Muna saat itu dijabat oleh Djamaluddin Beddu, tanah tersebut dibagikan kepada masyarakat yang tidak memiliki lahan (kontigensi). Namun kenyataanya dalam pembagiannya, bukan saja masyarakat yang tidak memiliki tanah yang diberikan, tapi pejabat saat  kepemimpinan Djamaluddin Beddu juga mendapatkan tanah tersebut dan masalahnya saat ini, terjadi saling klaim lahan di atas tanah
ini. "Termasuk lahan berdirinya kantor DPRD, juga diklaim oleh masyarakat,"urainya.

      Sebelumnya lanjut pria yang suka humor ini mengatakan, bahwa  dalam hearing yang lalu, dihasilkan BPN bersama  dengan Pemkab Muna  akan meninjau lapangan, tapi sepertinya tidak perlu repot-repot lagi untuk itu,karena gedung dewan dibangun diatas tanah yangsebelumnya adalah kawasan hutan lindung, ucapnya.

    

    Disisi lainLegislator Patriot ini juga ingin mengetahui dasar penerbitan SK Bupati Muna terkait pengalihan hutan lindung mangrove menjadi kapling masyarakat  serta keputusan apa yang akan  ditempuh oleh Pemkab Muna,mengingat hanya dengan membayar uang sebesar  Rp 300 ribu,masyarakat sudah bias memiliki sertifikat kepemilikan tanah yang jelas-jelas milik pemerintah.tutupnya. (bhayu )

Sepuluh Kades Di Muna Terancam Di Pecat

Raha  BP,

Komisi I DPRD  Muna Kamis 25 Agustus 2011,akan menggelar rapat dengar  pendapat dengan inspektorat Muna terkait permasalahan yang dilakukan oleh sepuluh kades yang terindikasi melakukan penyalagunaan wewenang, dan yang telah dilaporkan langsung oleh masyarakatnya serta telah menjalani pemerikasaan oleh Inspektorat Kabupaten Muna.

Ketua Komisi I Fatahillah  mengatakan ,bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat  nantinya, kami akan meminta pemkab untuk segera menyelesaiakan masalah yang ada didesa tanpa tendensi yang semata-mata merugikan masyarakat dan juga pihaknya ingin mengetahui hasil penyelidikan dan pemeriksaan Inspektorat, serta keputusan akhir yang akan dijatuhkan kepada para kades bermasalah tersebut.

“Diusahakan akan bermuara pada pemecatan kades yang terbukti
menyalagunakan jabatannya, “ ucapnya.

Seperti diketahui lanjut legislator Patriot ini,bahwa Sejumlah kades  yang dilaporkan oleh masyarakatnya diantaranya, kades Umba terkait
permasalahan bantuan sosial kelompok usaha bersama (kube), Kades Sidomakmur  terkait masalah program PNPM-MP dan pemecatan serta pengangkatan anggota BPD setempat.tutupnya. (bhayu)

Gubernur Sultra Safari Ramadhan Di Muna

RAHA  BP,

Ketua DPW PAN Sultra yang juga Gubernur Sultra H Nur Alam SE,dipastikan akan hadir dikabupaten Muna dalam rangka safari Ramadhan,pada tanggal 27 Agustus 2011,yang sekaligus di rangkaikan dengan penyerahan  Zakatmal untuk 3000 warga kota raha dan sekitarnya  yang terbagi di tiga Kecamatan di Kabupaten Muna , diantaranya Kecamatan Katobu,Kecamatan Duruka serta Kecamatan Bata Laiworu.

Kabag Humas Pemkab Muna La Kusa, saat di temui mengatakan bahwa , memang benar pada tanggal 27 Agustus nanti , Gubernur sultra akan berkunjung di Muna dalam rangka safari  ramadhan yang sekaligus akan  melakukan sholat id dan menjadi khotib pada saat hari raya kemenangan umat islam di Muna.

Selain kegiatan di atas lanjut Kusa bahwa,Gubernur juga akan  melakukan kegiatan  penyerahan Zakatmal bagi 3000 masyarakat di muna yang terbagi di tiga kecamatan  yang sasarannya adalah fakir miskin,janda tidak mampu serta para penghuni panti asuhan.

“ Jadi saat ini ketiga kecamatan tersebut  melalui kepala Lurahnya mulai mendata semua warga yang masuk dalam kriteria  penerima zakatmal ,sebab pada tanggal 25 Agustus nanti ada tim dari Provinsi yang akan membagikan kupon kepada  masyarakat yang sudah di data di tiga kecamatan tersebut “ ucapnya.

Sementara disinggung mengenai  kedatangan beliau yang di nilai oleh sebahagian kalangan ,bahwa adalah bagian dari suksesi pilgub mendatang Kusa mengatakan,bahwa jangan terlalu dibesar-besarkan  atau di polemikkan.

“ jangan terlalu di salah artikanlah,kedatangan beliau murni safari ramadhan yang di rangkaikan dengan penyerahan  zakatmal dari beliau kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya” tutupnya.(bhayu)

500 Personil Polisi Di Siagakan Polres Muna

Raha BP


    Tidak mau terganggu dengan tindakan kriminal saat pelaksanaan hari raya idul fitri,Polres Muna menyiagakan  sebanyak 500 personil anggotanya yang siap mengantisipasi gangguan kamtibmas menjelang hari raya besar umat islam.Kemarin Institusi korps coklat tersebut  mengelar apel pasukan di halaman kantor Polres Muna dan dipimpin langsung oleh Kapolres Muna AKBP R Wawan Irawan.

    Menurut AKBP R Wawan Irawan, kuota Polres Muna dari Mabes Polri untuk pengamanan sebenarnya hanya 180 personil, namun untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, semua personil di Muna kita siagakan dan  ditempatkan di enam titik strategis seperti, pelabuhan Nusantara Raha, pelabuhan fery Tampo, jalan poros Tampo-Raha tepatnya di Desa Bonea, Watuputih, Tongkuno dan di Pasar Sentral Laino Raha.

    Sementara itu, Kasatlantas Polres Muna, AKP Boby Kalallo, yang ditunjuk sebagai Kepala Pusat Operasi Ketupat 2011, mengatakan, personil Polisi yang disiagakan dibeberapa titik untuk mencegah terjadinya kejahatan konvensional. 

    Polres Muna juga,lanjutnya, bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, SAR dan pemadamam kebakaran. Kantor KPPP Raha juga menyiapkan 18 personil untuk membantu Polres Muna mengamankan operasi ketupat yang berlangsung mulai 23 Agustus -7 September 2011 itu.

    Sebelum menggelar apel pasukan operasi ketupat,lanjut pria yang memiliki tiga balak di pundak ini mengatakan bahwa, akhir pekan lalu, Lantas Polres Muna bersama Dinas Perhubungan, telah mengecek kelayakan kendaraan yang digunakan untuk mudik. Pemeriksaan kelayakan kendaraan di pusatkan di tiga titik, yaitu, terminal Raha-Mawengkoli dan terminal Laino serta poros Raha - Tampo.

   
    Bagi kendaraan yang ditemukan tidak layak jalan,lanjut mantan Kasatlantas Konawe itu, pihaknya akan menginstruksikan untuk mengganti dan memperbaikinya. Misalnya, jika bannya gundul, diganti.
"Pokoknya diperbaiki dulu kekurangannya, baru bisa jalan, "tegasnya. Hasil dari operasi pengecekan kendaraan, sebut Dia, dominan ban gundul.(bhayu)     
   

Pegadaian Raha Di Serbu Masyarakat

Raha BP,


    Tingginya kebutuhan masyarakat menjelang hari raya idul fitri membuat kantor pegadaian cabang raha di banjiri oleh sebagian masyarakat kota raha dan sekitarnya untuk mengadaikan harta berharganya (seperti emas dan kendaraan).


    Menurut Kamaluddin, Kepala cabang Penggadaian Raha,bahwa nilai taksir emas 23 karat melonjak naik dari Rp 324 Ribu menjadi Rp 352 Ribu pergramnya. Naiknya nilai taksir emas disebabkan karena naiknya harga emas, yang saat ini mencapai Rp 550 Ribu lebih pergramnya. "Bagi warga yang telah menggadaikan emasnya di Penggadaian, dengan kenaikan nilai taksir emas bisa melakukan transaksi tambah pinjam lagi,"ujarnya.    Bahkan ia memprediksi bila sampai lebaran nanti harga emas akan terus naik, tidak menutup kemungkinan harga taksiran emas di Penggadaian juga akan naik. "Kita mengikuti harga emas, "sebutnya.


    Setiap harinya menjelang hari raya idul fitri,lanjut Kamaluddin, peningkatan transaksi masyarakat yang mengadaikan barang berharganya,mencapai  35 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya serta paling dominan masyarakat mengadaiakan emas dengan persentase 99 persen.Sementara untuk suku bunga pinjaman lanjut Kamaluddin,bahwa Pegadaian memberikan  bunga rendah yakni 1,2 persen untuk 15 hari dengan pinjaman dibawah Rp 20 juta dan bagi pinjaman  di atas 20 juta di kenai  bunga 1 persen.



    Penggadaian, lanjutnya, hakekatnya memfasilitasi serta menjaga harta benda masyarakat dengan cara meminjam uang di penggadaian. "Daripada menjual lebih baik digadaikan, "ujarnya.

    Meningkatnya transaksi di penggadaian jelang Idul Fitri serta peningkatan taksiran nilai tukar emas, Kamaluddin, optimis target yang diberikan Rp 87,5 Miliar akan dapat di capai. Saat ini, menurutnya dari target tersebut sudah tercapai Rp 48,5 M atau 55 persen dari target.(bhayu)
   

KOMISI III.Nazarudin Ditahan Di Mako Brimob Supaya Tegar

Foto: detikcom Jakarta  - Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy menegaskan bahwa wewenang penempatan M Nazaruddin di tahanan sepenuhnya ada di tangan KPK. Ia yakin sekali KPK sudah mempertimbangkan yang terbaik saat menempatkan Nazaruddin di Mako Brimob.

"Ya itu kan terserah KPK. Ya terserah KPK memandang bagaimana, KPK yang tahu dimana yang terbaik," ujar Tjatur.

Hal ini disampaikan Tjatur kepada detikcom, Jumat (19/8/2011).Tjatur menilai Nazaruddin sengaja ditahan di Mako Brimob supaya tegar. Karena Nazaruddin kerap mengaku mengeluh, merasa terancam dan sebagainya.

"KPK kan pengen dia tegar, tapi itu kan terserah KPK, dia kan tahanan KPK dititipkan dimana itu kan kewenangan KPK," tutur Tjatur.

Namun ia tak masalah jika KPK menyetujui pemindahan lokasi penahanan Nazaruddin. "Mungkin kalau ditempatkan di tempat lain Nazaruddin lebih bagus kondisinya ya mungkin perlu ditimbangkan tapi semua itu tetap dikembalikan kepada KPK ," tandasnya.

M Nazaruddin kembali meminta kepada KPK untuk memindahkannya dari Rutan Mako Brimob karena merasa tidak nyaman. Nazaruddin minta dipindahkan ke Rutan Tangerang atau Rutan Cipinang.

"Intinya beliau tidak suka dengan keadaan di situ. Jadi beliau minta dipindahkan dari Rutan Mako Brimob ke Rutan Tangerang atau Cipinang," ujar salah satu kuasa hukum Nazaruddin, Dhea Tungga Esti, usai menjenguk kliennya di Mako Brimob, Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, Jumat (19/8/2011).detikcom

Pemkab Muna Di Tuding Tidak Pro Rakyat

RAHA BP,



Hampir satu tahun Pemerintahan pasangan dr. LM. Baaharuddin,M.Kes dan Ir Malik Ditu, M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati,dinilai dari berbagai kalangan terkesan jalan di tempat serta  pebangunan dikabupaten Muna masih tertidur pulas, tak ada geliat perubahan sama sekali. Alasan yang sering dilontarkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati tersebut, mengapa pembangunan belum juga siuman dari tidurnya disebabkan Kabupaten Muna dalam kondisi tersandera utang warisan rezim sebelum

Hal ini disuarakan oleh Direktur Perkumpulan Untuk Advokasi Kebijakan Hukum dan Transparansi Anggaran (PAKHTA) Muna, dalam siaran persnya kemarin Senin 15 Agustus 2011, yang diwakili oleh Ali.Menurutnya, pemkab Muna seharusnya bekerja untuk mencarikan solusi agar Kabupaten Muna terbebas dari persoalan anggaran tersebut,  bukan melakukan beberapa kegiatan yang cenderung mengahambur-hamburkan uang sehingga semakin memperberat beban keuangan Daerah, seperti pembelian tiga mobil mewah yang diperuntukan bagi kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati serta  Sekda Kabupaten Muna.
 
Pembelian tiga mobil mewah dengan kondisi keuangan daerah yang memprihatinkan tersebut lanjut Awal sapaan akrabnya, sangat menyinggung rasa keadilan msayarakat, sebab ternyata setelah berkuasa pasangan LM. Baharuddin- Malik Ditu  bukannya mendahulukan kepentingan pembangunan kesejahteraan tapi justru  mendahulukan mengankat prestise pribadi.

Memang bila melihat kondisi mobil dinas yang digunakan bupati/ Wakil bupati saat ini, maka pengadaan mobil tersebut dapat dibenarkan, namun bila menilik kondisi keuangan daerah dan kondisi perekonomian masyarakat serta bangunan infrastruktur di kaubpaten Muna maka pengadaan mobil mewah tersebut menjadi tidak etis.

" Kenapa pemkab tidak memilih menarik kendaraan Dinas yang di pake oleh Mantan Bupati Muna  dua periode"ucapnya.

Anehnya lagi lanjut pria yang berbadan besar ini, Dalam kasus ini para aktifis yang kemarin konsens terhadap kebijakan publik tidak mengecam dan menyorotinya. Hal ini beda  sekali ketika rezim Ridwan, sedang berkuasa. Saat itu ketika rezim Ridwan berencana melakukan hal yang sama, kecaman dan sorotan datang bertubi-tubi.(P7)

Kabid Aset dan Kekayaan PPKAD Muna MANDUL

RAHA  BP


Kepala bidang aset dan kekayaan PPKAD  Muna,Abdul Wahid,patut dipertanyakan kinerjanya yang sudah berjalan hampir satu tahun kepemimpinan dr H.LM Baharudin MKes dan Ir H Abdul Malik  Ditu MSi.
Pasalnya sampai dengan saat ini,masih banyak kendaraan dinas milik pemkab Muna yang belum dikembalikan oleh pejabat yang lama, sementara tugas untuk pejabat yang baru sangat berat untuk menunjang pendapatan asli daerah serta pelayanan yang prima terhadap masyarakat.

Hal ini di ungkapkan oleh Alimudin, Direktur Lakaspermai Muna.Menurutnya dari hasil investigasi kebeberapa kelurahan di kabupaten Muna, telah ditemukan adanya pelanggaran oleh pejabat lurah yang lama,dimana  hampir semua kelurahan kendaraan dinasnya dibawa pergi bersama pejabat lurah yang lama,sehingga dari kejadian tersebut sangat berdampak kepada tugas-tugas kepala Lurah yang baru dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat serta penunjang pendapatan asli daerah.


"Coba kita lihat di kelurahan Raha Dua,disana,Motor dan televisi dibawa pergi oleh  Ramadhan (pejabat lurah yang lama  red ), sementara di kelurahan butung-butung laptob dan printer serta motor juga dibawa oleh pejabat Lurah yang lama" serta masih banyak lagi ungkapnya.

khusus dikelurahan butung-butung lanjut alimudin, Motor dinas justru dipake oleh anak  mantan kepala Lurah yang lama (Masita red) di kendari yang ternyata anak tersebut masih berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di sultra.
"Kami harap pemkab muna bisa secepatnya menarik kembali kendaraan tersebut beserta aset yang lain, untuk digunakan kembali kepada pejabat Lurah yang baru"ucapnya.


Sementara itu Kasat Pol PP Muna Yamir, lewat telepon selulernya mengatakan,bahwa sampai dengan saat ini kami belum bisa menarik kendaraan tersebut karena belum ada surat perintah dari Bidang Aset dan Kekayaan PPKAD Muna.( P7)

RSUD Muna Terlantarkan Pasien

RAHA   BP,


Kurangnya kepedulian Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna, Selasa malam, 16 Agustus 2011 menuai protes dari salah satu anggota keluarga  pasien di bagian Unit Gawat Darurat.Pasalnya pasien yang sudah menunggu hampir dua jam dalam keadaan luka berat akibat terjatuh dan terkena bahan bangunan rumah, belum mendapatkan tindakan baik dari perawat maupun dokter jaga yang bertugas pada malam itu.

Menurut Doni keluarga dekat pasien menuturkan bahwa kejadian seperti ini bukan baru kali ini terjadi, tapi sudah sering seperti ini pelayanannya di disini ( RSUD  red ) Muna.

"Bayangkan saja sudah hampir dua jam kita disini tapi blum ada juga tindakan baik dari perawat maupun dokter yang jaga"ucapnya.


Anehnya lagi lanjut doni, bahwa ternyata dokter yang jaga di UGD ini, nanti ada pasien masuk, baru dokternya di jemput oleh orang rumah sakit.Ditambah lagi bahwa ternyata stock persedian obat yang tidak ada di Apotik rumah sakit ini yang menghambat proses tindakan pengobatan.

Lain lagi dengan Mus salah satu kerabat pasien,menerutnya, yang mengurus pasien dari awal masuk UGD kurang lebih dua jam yang lalu bukan perawat yang bertugas tapi kami-kami ini, itu juga yang membuat kami bingung.

" Masa ada pasien tapi yang mengurus dan membersihkan luka pasien harus kami? kalau begini apa saja tugasnya  perwat-perawat itu?" tanyanya.


Direktur RSUD Muna dr H La Ode Tamzila SpOG saat di hubungi setelah mengikuti upacara Kemerdekaan di Alun-alun Kota Raha Rabu 17 Agustus 2011, merasa kaget dengan adanya pasien yang diterlantarkan di Unit Gawat Darurat ( UGD ) RSUD Muna,tapi kalau soal Obat bukan tidak ada stocknya akan tetapi karena bidang yang menagani masalah pelayanan terlambat membuatkan laporan stock obat, sehingga proses pengiriman obat agak sedikit terlambat.

Sementara masalah Perawat yang tidak melayani  pasien lanjut pria yang banyak dikenal oleh kaum hawa ini  mengatakan, segara akan memanggil perawat tersebut dan kalau nanti terbukti lalai dalam melaksanakan tugas,kami akan memberikan sanksi tegas. tutupnya.(P7)

Atlit Peraih Medali Tuntut Uang Bonus

RAHA  BP

Hilang sudah kesabaran para atlit peraih medali yang berlaga di porprov Konsel sekitar sebulan yang lalu.Kemarin selasa 16 Agustus 2011,mereka meluapkan kekecewaan terhadap kinerja panitia kabupaten atas keterlambatan pembayaran bonus  bagi para atlit yang berhasil menyumbangkan medali pada ivent empat tahunan itu.Tak tanggung-tanguung para atlit tersebut langsung bertemu dengan Bupati Muna dr H LM Baharudin MKes dan menyampaikan keluhan mereka.

Aska,peraih medali emas cabang Karateka yang mewakili rekan-rekannya mengatakan,kedatangan kami untuk menemui Bapak Bupati, disebabkan sampai dengan saat ini belum ada kepastian tentang kapan  mulai akan di bayarkan bonus tersebut.

 "Kita sudah berusaha berikan yang terbaik bagi daerah ditengah keterbatasan sampai-sampai kita tidur saja pak beralas lantai, tapi tidak meruntuhkan semangat kami memberikan yang terbaik untuk Muna".

Pemda Muna melalui Bupati dr LM Baharuddin MKes, menjanjikan memberikan bonus atlit, yang besarannya untuk medali emas Rp 10 Juta, perak Rp 3 Juta dan Perunggu Rp 2 Juta, sebelum Lebaran.Komitmen pasangan Ir Malik Ditu tersebut diungkapkan saat menerima kontingen atlit Muna, yang datang mempertanyakan bonusnya di kantor DPRD, selasa 16 Agustus 2011. dr LM Baharuddin mengatakan, Pemda Muna bukan tidak memberikan bonus kepada atlit Muna. Hanya saja, kendalanya laporan keuangan panitia kontingen Porprov baru diserahkan hari ini. "Baru diserahkan pagi ini, sama pengurus KONI, "ungkapnya.

Sementara itu  mantan Kadis Kesehatan ini juga tidak mau mencari siapa yang salah atas keterlambatan pemberian bonus. "Bonus atlit akan kami bayarkan dalam waktu dekat ini. Pastinya sebelum lebaran dan tanpa ada yang dipotong-potong, "janjinya.
Kami akan sampaikan undangan kemasing-masing pengcab untuk pemberitahuan kapan pemberian bonus kepada atlet.
"Insya Allah pemberian bonus akan dirangkai dengan buka puasa bersama di Galampano, "katanya.

Terkait uang saku atlit yang baru diberikan setengah,lanjut pria yang murah senyum ini mengatakan bahwa,Pemda Muna telah menganggarkan Rp 3,5 Miliar untuk menghadapi Porprov, yang didalamnya termasuk uang saku atlit.
"Yang kita akan bayarkan bonus atlit,bukan sisa uang saku karena untuk uang saku anggarannya kita sudah serahkan ke panitia, "terangnya.(P7)

Bisnis

Bank Milik Pengusaha Nasional DiPastikan Terkena Likuidasi
Raha  BP

   Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mustika Utama Raha, milik pengusaha Nasional yang juga mantan anggota DPR RI Habil Marati SE,dipastikan akan terkena likuidasi dari Bank Indonesia serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) nasabah.

   Menurut salah seorang Anggota tim LPS,Alfian MH,bahwa pencabutan izin BPR Mustika Utama ini dikarenakan adanya permasalahan yang menyebabkan bank tersebut merugi.Dan oleh Bank Indonesia (BI), setelah dilakukan penyehatan bank tersebut tidak sehat-sehat juga seperti yang di inginkan.

    Pencabutan Izin tersebut lanjut Alfian,dilakukan sejak tanggal 15 Agustus 2011 kemarin oim leh Bank Indonesia (BI).Dan sejak kemarin pula Tim Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) nasabah sudah melakukan inventarisasi seluruh aset dan simpanan nasabah serta LPS ini juga berfungsi sebagai penjamin simpanan nasabah.

   Kelanjutan penyelelesaian BPR, lanjut anggota LPS itu, akan dilakukan proses likuidasi dan Saat ini masih dalam proses masa persiapan likuidasi dan masa pengamanan aset BPR. "Di BPR ada aset dan kewajiban kepada nasabah. Kita akan lakukan inventarisasi semuanya, "ucapnya.

  Khusus untuk simpanan nasabah,lanjutnya, LPS menjamin akan menyelesaikan menurut UU serta simpanan nasabah akan diselesaikan dalam 90 hari kerja. "Dua minggu ini sudah berjalan rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang layak bayar dan tidak, "ujarnya.

   Setelah verifikasi dilakukan, kata Alfian lagi,bahwa untuk pembayaran dana nasabah Bank Indonesia (BI) dan LPS akan menunjuk satu bank pembayar dimana bank tersebut berada di kabupaten Muna. Nanti kita umumkan bank mana yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran, dan Untuk pembayaran dana nasabah, bisa dilakukan  secara bertahap.tutupnya.**Bhayu